CIMAHI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi menggelar Sidang Paripurna Penyampaian Catatan Strategis terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Cimahi Tahun Anggaran 2024. Sidang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD, Jalan Hj. Djulaeha Kartasasmita No. 5, Kecamatan Cimahi Tengah, pada Rabu (14/5/2025).

Sidang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, dan dihadiri oleh Wali Kota Cimahi Ngatiyana, Wakil Wali Kota Adithia Yudistira, serta sejumlah pejabat daerah lainnya seperti Kejari, Dandim 0609, Kapolres Cimahi, PJ Sekda Kota Cimahi Mariana Fitriana, Kepala Dinas, Camat, Lurah, hingga perwakilan Pengadilan Negeri Bale Bandung.

Menurut Wahyu, sidang telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh 33 dari 45 anggota dewan. Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan program selama satu tahun.

“LKPJ adalah bentuk komitmen kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Ini juga menjadi refleksi tanggung jawab moral DPRD dan Pemkot untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik,” tegas Wahyu.

LKPJ 2024 Disoroti, DPRD Kota Cimahi Sampaikan Sejumlah Rekomendasi Strategis

Laporan LKPJ 2024 dibacakan oleh Anggota Panitia Khusus (Pansus) I, Sopian Syekh Abdul Sani Haeruman, A.Md., yang menyebutkan bahwa laporan tersebut merupakan hasil pembahasan intensif Pansus I sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2020.

Beberapa rekomendasi penting dari DPRD Kota Cimahi terhadap LKPJ 2024 antara lain:

1. Dinas Pendidikan
   • Optimalisasi pengelolaan anggaran pendidikan.
   • Prioritas perbaikan sarana-prasarana seperti ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium.
   • Penyaluran bantuan DSP dan program SPP gratis untuk siswa kurang mampu di sekolah swasta.
   • Evaluasi merger SDN Setia Warga dan SD Pambudi Darma.
   • Penyesuaian sistem penerimaan murid baru (SPMB) berdasarkan komposisi: 40% domisili, 20% afirmasi, 20% prestasi, 5% mutasi, dan 10% disesuaikan.
2. Dinas Kesehatan
   • Penguatan program BLUD dan BKBN berbasis masyarakat.
3. RSUD Cibabat
   • Pembangunan fisik harus direalisasikan tahun ini.
4. Dinas PUPR
   • Koordinasi dengan DPKP untuk solusi penanganan banjir.
5. DPKP
   • Pengembangan PUMD menjadi PMD untuk efisiensi dan profesionalisme.
6. Satpol PP
   • Penertiban papan reklame yang tidak sesuai aturan.
7. BPBD
   • Penguatan mitigasi risiko, sosialisasi, dan sistem peringatan dini.
8. Dinsos
   • Inventarisasi aset tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

Ngatiyana: LKPJ 2024 Adalah Amanah, Meski Belum Menjabat Wali Kota Saat Itu

Dalam pidatonya, Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyampaikan bahwa dirinya belum menjabat sebagai Wali Kota pada tahun 2024, namun tetap menyampaikan LKPJ dengan penuh tanggung jawab.

Ngatiyana memaparkan bahwa APBD 2024 yang ditetapkan melalui Perda No. 57 Tahun 2023 mencatatkan belanja daerah sebesar:

Rp 1.614.403.564.981,- (Satu triliun enam ratus empat belas miliar empat ratus tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah).

Namun, terjadi perubahan APBD yang ditetapkan melalui Perda No. 2 Tahun 2024 menjadi:

Rp 1.664.439.108.764,- (Satu triliun enam ratus enam puluh empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah).

“Kami menyadari masih ada pos-pos anggaran yang belum terserap secara optimal. Harapannya, dengan kerja sama DPRD dan seluruh stakeholder, ke depannya dapat lebih baik lagi,” tutup Ngatiyana.