Bandung, 9 Desember 2025 — Upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan nasional makin dimatangkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat resmi mengadakan pelatihan petugas Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Pelatihan berlangsung selama tiga hari di Kantor OJK Jawa Barat, sebagai persiapan sebelum petugas turun langsung ke lapangan pada Januari–Februari 2026.

SNLIK 2026 bakal melibatkan 10.800 responden di 34 provinsi. Jawa Barat kebagian 630 responden yang tersebar di tujuh kabupaten/kota. Survei ini penting banget karena bakal jadi dasar evaluasi pemerintah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, sesuai target RPJMN 2025–2029.

Dalam pelaksanaannya, literasi keuangan diukur dari lima aspek: pengetahuan soal lembaga dan produk keuangan, keyakinan mengelola keuangan pribadi, keterampilan numerik sederhana, sikap terhadap tujuan finansial, serta perilaku sehari-hari dalam mengatur uang. Sementara itu, inklusi keuangan dilihat dari penggunaan produk atau layanan keuangan oleh masyarakat.

Pelatihan dibuka oleh Yuzirwan, Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Jawa Barat. Sambutan juga diberikan oleh Darwis Sitorus, Pelaksana Tugas Kepala BPS Jawa Barat, yang menekankan pentingnya kualitas data untuk mendukung kebijakan publik.

Pelatihan melibatkan 21 Petugas Pendata Lapangan dan 7 Pengawas Lapangan. Materi disampaikan oleh Charisma Pratiwi Anwar (Instruktur Nasional BPS Jawa Barat) dan Rani Puspadharma Wachju (Manajer OJK Jawa Barat). Para peserta tidak hanya belajar teori, tetapi juga melakukan simulasi wawancara biar lebih siap menghadapi dinamika lapangan.

Di hari penutupan, seluruh peserta menjalani ujian pemahaman dan dinyatakan lulus dengan nilai baik. Artinya, mereka siap bertugas mengumpulkan data SNLIK 2026 di wilayah Jawa Barat awal tahun depan. Hasil survei direncanakan dipublikasikan paling lambat Juli 2026.

OJK Jawa Barat kembali menegaskan komitmen integritasnya dengan menerapkan Program Pengendalian Gratifikasi dan melarang pemberian barang atau manfaat apa pun kepada jajaran OJK. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses survei berlangsung transparan, akuntabel, dan bebas dari kepentingan pihak mana pun.